Republik Islam Iran tengah memasuki periode krusial menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang selama lebih dari tiga dekade menjadi figur sentral dalam struktur kekuasaan negara tersebut

 

 redaksifajarnews (1 Maret 2026), Republik Islam Iran tengah memasuki periode krusial menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, yang selama lebih dari tiga dekade menjadi figur sentral dalam struktur kekuasaan negara tersebut. Sejak menggantikan Ruhollah Khomeini pada 1989, Khamenei memegang otoritas tertinggi dalam sistem politik Iran, dengan kewenangan atas angkatan bersenjata, kebijakan luar negeri, lembaga peradilan, media negara, serta penentuan arah strategis program nuklir. Dengan wafatnya Khamenei, Iran kini menjalankan mekanisme konstitusional yang telah diatur untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan dan stabilitas nasional tetap terjaga.

Berdasarkan konstitusi Iran, lembaga yang berwenang memilih Pemimpin Tertinggi adalah Majelis Ahli, yang terdiri dari 88 ulama Syiah yang dipilih melalui pemilu nasional dan memiliki masa jabatan delapan tahun. Majelis ini memiliki mandat untuk menunjuk, mengawasi, bahkan memberhentikan Pemimpin Tertinggi jika dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Dalam situasi kekosongan jabatan, konstitusi mengatur pembentukan dewan kepemimpinan sementara yang biasanya terdiri dari Presiden Iran, Kepala Lembaga Kehakiman, serta seorang ulama dari Dewan Penjaga Konstitusi untuk menjalankan tugas-tugas dasar hingga pemimpin baru dipilih secara resmi. Mekanisme ini sebelumnya belum pernah diuji dalam kondisi geopolitik sekompleks saat ini, sehingga menjadi perhatian besar baik di dalam maupun luar negeri.

Sejumlah nama muncul sebagai kandidat potensial pengganti Khamenei. Salah satu yang paling sering disebut adalah Mojtaba Khamenei, putra Khamenei, yang selama bertahun-tahun dikabarkan memiliki pengaruh signifikan di lingkaran dalam kekuasaan, khususnya dalam hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Namun, kemungkinan terpilihnya Mojtaba memicu perdebatan karena sebagian elite Iran khawatir hal tersebut dapat menimbulkan persepsi suksesi dinasti, sesuatu yang sensitif dalam sistem republik teokratis Iran yang secara ideologis menolak konsep monarki turun-temurun.

Selain Mojtaba, nama-nama ulama senior lain seperti Alireza Arafi, yang dikenal memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan peran penting dalam lembaga keagamaan, juga masuk dalam radar pengamat politik. Kepala lembaga kehakiman, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dinilai memiliki pengalaman panjang dalam struktur negara dan kedekatan dengan institusi keamanan. Sementara itu, tokoh politik senior seperti Ali Larijani disebut berperan sebagai penyeimbang dan penghubung antar-faksi elite, meskipun peluangnya sebagai pemimpin tertinggi lebih kecil dibanding para ulama dengan legitimasi marja’iyah (otoritas keagamaan).

Proses pemilihan ini berlangsung dalam konteks tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, isu program nuklir Iran, serta ketegangan regional dengan Israel dan sekutunya. Karena Pemimpin Tertinggi memiliki kendali langsung atas kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri, siapa pun yang terpilih akan sangat memengaruhi arah diplomasi Iran. Para analis menilai bahwa Majelis Ahli kemungkinan besar akan memilih figur yang mampu menjaga kesinambungan ideologi Revolusi Islam sekaligus memastikan stabilitas internal, terutama untuk mencegah fragmentasi politik atau gejolak sosial di tengah situasi ekonomi yang menantang.

Transisi ini menjadi momen bersejarah karena sejak Revolusi Islam 1979, Iran hanya mengalami dua Pemimpin Tertinggi. Oleh karena itu, keputusan Majelis Ahli dalam waktu dekat akan menjadi penentu arah jangka panjang negara tersebut, baik dalam aspek ideologis, keamanan nasional, maupun posisinya dalam percaturan geopolitik Timur Tengah dan global.

Sumber : media pemerintahan iran

redaksifajarnews

Subscribe to receive free email updates: